Reshuffle Kabinet Jilid III yang dilakukan Presiden Jokowi, Rabu (17/1/2018), menarik perhatian publik. Tak hanya karena dilakukan di ‘Tahun Politik’. Tapi Jokowi tampak ‘mengistimewakan’ Partai Golkar. Sebab mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, yang berarti rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan, Jokowi mempercayakan posisi Menteri Sosial (Mensos) yang ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa kepada Idrus Marham, Sekjen demisioner Partai Golkar. Di luar itu, justru lebih mengagetkan lagi. Pasalnya, Jokowi yang disebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai petugas partai itu mengakomodir dua purnawirawan Jenderal TNI. Yakni, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan Jendral (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Ini menambah deretan panjang sejumlah purnawirawan Jenderal di sekeliling Jokowi. Inikah persiapan yang ditunjukkan Jokowi menghadapi Pilpres 2019? Berikut ini analisis dari pakar politik.
------------------------------
Laporan : Joko Sutrisno – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
-------------------------------

Diketahui telah ada beberapa pensiunan jendral TNI di lingkaran kekuasaan Jokowi. Di antaranya, Jendral (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Barisan para purnawirawan jenderal itu bertambah dengan dilantiknya Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden dan Agum Gumelar sebagai anggota Watimpres, menggantikan KH Hasyim Muzadi yang meninggal dunia, tahun lalu.

Siti Zuhro, pengamat politik yang juga peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pelantikan dua pensiunan jendral itu sebagai modal Jokowi meningkatkan daya tawar politik (bergaining) di hadapan lawan politiknya menjelang Pilpres 2019. "Untuk memperkokoh dan memperkuat posisinya sebagai incumbent yang akan mencalonkan kembali, dia ingin menunjukkan bahwa ia tak hanya didukung oleh masyarakat sipil, tapi juga TNI," papar Siti Zuhro menanggapi masuknya deretan pensiunan jenderal di lingkaran Presiden Jokowi, Rabu (17/1) kemarin.

Merespons Gerindra-PAN-PKS
Siti menyebut pengangkatan Moeldoko dan Agum Gumelar kali ini mengindikasikan Jokowi sedang merespons kekuatan koalisi Gerindra, PKS dan PAN untuk ajang Pilpres 2019. Siti melihat bahwa dalam struktur partai Gerindra juga memiliki banyak pensiunan jendral yang berdiri di belakang Prabowo. Hal itu lalu ditangkap Jokowi dengan melakukan strategi serupa.

"Tentunya karena ketua umumnya Gerindra yang mantan jendral itu, dalam kemunculan calon-calon di Pilkada juga mereka banyak mengusung para Jendral TNI, belum lagi di struktur partainya banyak jendral juga, hal itu juga harus ditimpali Jokowi dengan hal yang sama," ungkapnya.

Menurut Siti, para jendral itu disiapkan Jokowi sebagai lawan tanding yang setara bagi koalisi Prabowo. Para jendral di belakang Jokowi itu, dianggap sebagai sarana untuk melawan dan mengacak-acak kekuatan koalisi Prabowo di 2019. "Jadi posisi Jokowi sebagai calon incumbent itu harus menghadirkan lawan tanding yang setara untuk political bargaining yang memberikan efek politik mengacak acak (koalisi Gerindra, PKS dan PAN), hingga tak gentar lagi sebagai incumbent untuk maju lagi," lanjut dia.

Basis Kekuatan
Menurut Siti, basis dukungan dari pensiunan jendral TNI masih memiliki peranan signifikan dalam kontestasi politik. Mereka yang berlatar militer atau polisi memiliki modal soal ketegasan, jejaring, kepemimpinan, serta pengalaman sebagai perwira tinggi di TNI.

"Tapi bagaimanapun juga basis kekuatan yang dimiliki negara seperti itu ternyata dalam pemilu masih signifikan peranannya. Jokowi menangkap sinyal itu dan tentu saja aktor-aktor dari TNI Polri itu akan dipersiapkan," terangnya.

Sipil Terancam
Siti juga khawatir terhadap kinerja Kantor Staf Presiden (KSP) yang dinilainya akan mati suri saat berada dibawah pimpinan Moeldoko. Ia berpendapat bahwa kerja-kerja prioritas KSP di bawah Moeldoko akan diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik negara demi kepentingan Jokowi di 2019.

Menurut Siti, KSP di bawah Moeldoko justru akan memperkuat posisi negara ketimbang memperkuat posisi masyarakat sipil. "Pendekatan (KSP dibawah Moeldoko) akan dijadikan sebagai sarana stabilitas politik yang diarahkan untuk ikut menguatkan posisi di pemilu 2019, arahnya kesana," ujarnya.

Diketahui, KSP di bawah pimpinan Teten Masduki seringkali menjadi tempat mengadu para aktivis untuk melaporkan permasalahan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) maupun isu keadilan lainnya yang terjadi di Indonesia.

Siti khawatir hubungan baik antara masyarakat sipil terhadap KSP akan terputus saat Moeldoko menjabat. Pasalnya, psikologis politik masyarakat sipil akan berubah dan enggan untuk melapor jika pimpinannya berasal dari militer.

Jika situasi seperti itu terjadi, kata Siti, tak menutup kemungkinan kepekaan pemerintah terhadap usulan dan masukan dari kelompok masyarakat sipil semakin mengecil. Sehingga kerja-kerja KSP soal penegakan HAM dan keadilan dinilai akan mati suri jika hal tersebut terjadi. "Itu yang terjadi saat Orde Baru memerintah, penegakan HAM tak dipikirkan," tandasnya.

Sharing Power
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, kian banyaknya purnawirawan Jenderal TNI di sekitar Jokowi menunjukkan masih adanya persoalan dalam konteks hubungan kepemimpinan sipil-militer di Indonesia.
"Ada semacam inferioritas yang masih menghinggapi kalangan sipil dalam memandang dan berhubungan dengan militer," ujar Gufron, Rabu (17/1) kemarin.

Gufron menjelaskan, inferioritas di kalangan pemimpin sipil memunculkan langkah-langkah politik dari elite sipil untuk melibatkan militer, baik aktif maupun purnawirawan, untuk memperkuat legitimasi dan kekuasaannya. Menurut Gufron, Presiden memang memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja orang yang akan membantunya menjalankan tugas negara, termasuk purnawirawan Jenderal.

Namun, pemilihan tersebut harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Dengan demikian, pemilihan bukan sebagai bagian dari sharing power yang bernuansa transaksional.

Setidaknya, Gufron menilai ada beberapa syarat umum yang perlu dimiliki para pembantu Presiden. Syarat itu yakni kompetensi di bidangnya, integritas yang tidak diragukan, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan visi misi Presiden.
Gufron mengatakan, orang dengan latar belakang apa pun bisa dipilih asal syarat-syarat di atas memang terpenuhi.

Masalahnya, tutur Gufron, tidak semua purnawirawan TNI yang ada di sekitar Jokowi memenuhi kriteria di atas dan justru menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi. Misalnya, ada purnawirawan TNI yang diduga punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu, namun diangkat menduduki jabatan strategis di pemerintahan Jokowi. "Presiden tidak boleh asal pilih dan angkat tanpa proses seleksi yang ketat. Apalagi jika hal itu dimaksudkan hanya untuk berbagi kekuasaan dengan para pendukungnya," pungkasnya. n